"Panitia seleksi baru mulai hari ini, diharapkan setelah komisioner terpilih akan diusulkan dan diangkat presiden. Tapi kita harapkan sih secepatnya, 85 hari maksimal dari kick off hari ini," ujarnya di Kementerian PUPR, Kamis (22/3/2018).
Lana menyebutkan keanggotan panitia seleksi ini terdiri dari pejabat Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, perwakilan akademis, dan perwakilan profesi. Komisioner yang nantinya terbentuk, lanjut Lana, akan melakukan penataan organisasi BP Tapera seperti menyeleksi direksi dan mengurus pengalihan karyawan dari Bapertarum PNS.
"Kan nanti Bapertarum PNS bubar, karyawannya dialihkan menjadi karyawannya BP Tapera, tentunya ada assesment lagi untuk mereka di posisi mana, jadi itu memang ada transisi harus dijalankan sampai BP Tapera beroperasi penuh," kata dia.
Lana menjelaskan kehadiran Tapera ini akan lebih menguntungkan pekerja dibandingkan Taperum PNS, salah satunya karena jumlah iuran yang lebih besar yaitu sebesar 3% dari gaji pokok peserta per bulan yang dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan.
Pada tahap awal ini, ujar Lana, peserta Tapera masih diperuntukkan bagi PNS. Namun, kedepannya Tapera juga bisa diperuntukan bagi TNI, Polri, pegawai BUMN, dan BUMD.
Referensi : https://www.cnbcindonesia.com/news/20180322185609-4-8222/bp-tapera-ditarget-beroperasi-2019
Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda