Isi Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat RI 01/SE/M/2017

Surat Edaran menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01 /SE/M/20I7 - ditujukan Kepada yang terhormat,
  1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR;
  2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
  3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.


TENTANG
PENENTUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/ BILLING RATE) DALAM PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. UMUM
Peran perusahaan jasa konsultansi nasional dipandang cukup strategis dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Biaya Langsung Personil/Remunerasi tenaga ahli merupakan komponen utama dalam menyusun HPS/RAB yang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungiawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong peningkatan profesionalisme tenaga ahli dan perusahaan jasa konsultansi konstruksi, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Surat Edaran Menteri pekerjaan Umum Nomor 03/SE/M/2013 tentang pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi Dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Di Lingkungan Kementerian pekeq'aan Umum.

B. DASAR PEMBENTUKAN
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
  2. Peraturan Menteri Pekejaan Umum Nomor O7/PRT/M /2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M /2015 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor O7/PRT/M /2011 tentang Standar dan pedoman pengadaan pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menentukan Biaya Langsung Personil/Remunerasi Tenaga Ahli dalam penyusunan HPS pada pekerjaab / jasa konsultansi konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran ini bertujuan agar tenaga ahli mendapatkan remunerasi yang memadai sehingga dapat bekerja secara profesional, efektif, berdayasaing' inovatif, dan mampu menghasilkan pekerjaan jasa konsultansi konstruksi yang berkualitas.

D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu penentuan biaya langsung personil (remineration/ billing rate) dalam penyusunan (HPS) pengadaan jasa konsultansi konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

E. PENENTUAN BESARAN BIAYA (REMUNERATION/BILLING RATE) DALAM PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
Biaya Langsung Personil dalam penymsunan HPS pada pekerjaan jasa konsultaisi konstruksi mengacu dalam ketentuan pada Pasal 66 ayat (7) huruf b Peratural Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres 54 Tahun 2010, yaitu mempertimbangkai informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

F. PENUTUP
Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor O3/SEIM/2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung personil/ Remunerasi Dalam Perhitungan Harga Perkiraan sendiri (HPS) Jasa Konsultalsi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian saudara disampaikan terima kasih


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017

Tembusan disampaikan keoada Yth:
1. Para Kepala Balai Besar/Balai di lingkungan Kementerian PUPR;
2. Para Kepala SNVT di lingkungan Kementerian PUPR'



Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda