Saat Ini Raperpres Komisioner BP Tapera Mulai di Bahas

Berita Tapera Terbaru - Dalam rangka mewujudkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah di sahkan pada bulan maret 2016, Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Raperpres–Komisioner BP Tapera)  Mulai di Bahas. Kami kutip dari situs resmi http://www.pu.go.id/, beberapa perwakilan kementrian hadir antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan melakukan Rapat Antar Kementerian dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Bapertarum-PNS, di Jakarta, Senin (10/10/2016).


Lingkup Raperpres ini mengatur Fungsi, Tugas, Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Komisioner/ Deputi Komisioner BP. Tapera. Sebagai tambahan informasi, untuk implementasi UU Tapera, pemerintah harus menyiapkan 7 (tujuh) amanat pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah,  1 (satu) amanat pengaturan dalam bentuk Keputusan Presiden, 1 (satu) amanat pengaturan dalam bentuk Peraturan Presiden, dan 10 amanat pengaturan dalam bentuk Peraturan BP. Tapera.

Dengan dibahasnya Raperpres ini, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Maurin Sitorus, berharap Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dapat segera dilaksanakan.

“Meskipun terjadi keterlambatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang–Undang Tapera, tapi kita optimis bahwa pembahasan Raperpres ini sebagai upaya kita untuk melaksanakan Tapera dan semoga Tapera dapat dilaksanakan sebelum Maret 2018”, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Adapun pembahasan Raperpres ini dilakukan dengan cara pembahasan pasal demi pasal. Pasal–pasal yang dibahas diantaranya tentang: Ketentuan Umum, Persyaratan, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Ketua Komisioner dan Deputi Komisioner, serta Larangan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisioner BP Tapera dll.
Baca Juga: Iuran Tapera Ternyata Lebih Murah di Banding Negara Lain
Dirjen Pembiayaan Perumahan, dalam pembahasan Raperpres tersebut mengingatkan bahwa pasal demi pasal harus dicermati dengan teliti. “Kita harus mencermati pasal demi pasal dengan teliti.

Jangan sampai ada pasal yang menghambat proses seleksi Komisioner dan Deputi Komisioner yang pada akhirnya bisa menjadi halangan untuk diri kita sendiri dalam melaksanakan Tapera”, tutur Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.,

Reverensi: http://www.pu.go.id/berita/11713/Kementerian-PUPR-Bahas-Raperpres-Komisioner-BP-Tapera


Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda