Apa Tugas Dan Wewenang Komite Tapera

Apa Tugas Dan Wewenang Komite Tapera? - Pada bulan september kemarin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) telah menyeleksi tiga calon anggota yang berasal dari unsur profesional untuk dipilih satu bagian oleh Presiden Joko Widodo.

Dari ketiga nama yang diserahkan tersebut, satu nama berasal dari usulan Kementerian Keuangan (Kemkeu) sedangkan dua yang lain murni profesional. "Itu hasil dari pansel," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono tanpa merinci, Rabu (21/9).

Seusai Presiden memilih satu nama anggota dari unsur profesional tersebut, kelak bakal keluar peraturan berupa Keputusan Presiden (Kepres) terkait dengan penunjukkan lima nama anggota komite Tapera tersebut.

Gambar ilustrasi: Tugas Dan Wewenag Komite Tapera

Sekadar catatan, Komite Tapera beranggotakan lima perwakilan yakni Menteri PU-Pera, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seorang unsur profesional.

Menurut Undang Undang Tapera pasal 57 - 58 Komite Tapera  Bertugas;
  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera;
  2. Melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BP Tapera; dan
  3. Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden.
Kemudian dalam menjalankan tugasnya Komite Tapera juga berwernang;
  1. Memberikan arahan, saran, nasihat, dan pertimbangan kepada BP Tapera;
  2. Meminta laporan pengelolaan Tapera dari BP Tapera;
  3. Mengusulkan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera kepada Presiden;
  4. Mengesahkan rencana kerja strategis lima tahunan BP Tapera; dan
  5. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan BP Tapera.
Setelah terbentuk Komite Tapera kemudian menyeleksi komisioner untuk Badan Pengelola (BP) Tapera, lalu merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
Baca Juga: Apa Itu BP Tapera? Apa Tugas Dan Wewenangnya
BP Tapera nantinya bakal menggantikan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Maksimal dua tahun seusai penetapan UU Tapera dan seluruh modal  dan pekerja Bapertarum bakal beralih ke BP Tapera.


Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda