Prinsip Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Apa Prinsip Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Yang Akan Dijalankan Pada 2018 - Setelah disahkan UU Tapera langkah selanjutnya adalah membentuk Komite Tapera yang harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan setelah diundangkan. Komite Tapera terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan dan seorang professional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

“Komite Tapera bertugas menetapkan kebijakan umum dan strategis dari pengelolaan Tapera dan juga melakukan seleksi Badan Pelaksana (BP) Tapera untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden dan ditetapkan melalui Keppres,”kata Maurin. Selain itu, paska diundangkannya UU Tapera, dalam kurun waktu 2 tahun terdapat 10 Peraturan Pelaksanaan Tapera, disamping juga 7 PP dan 1 Perpres yang harus diselesaikan.


“Targetnya kalau bisa semakin cepat semakin bagus, tapi pengalaman menunjukan pembuatan PP tidak gampang apalagi lintas sektor, bisa saja 2018 (UU Tapera) baru berlaku, karena banyak yang harus dibenahi,”tambah Maurin.

Prinsip Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Prinsip utama Tapera adalah gotong royonga, dalam rangka kehadiran negara dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya bidang perumahan, pemerintah bersama dengan DPR mendukung lahirnya Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembangunan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumay yang layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus saat memberikan keterangan pada wartawan di Jakarta (25/2). “Jadi kita sebagai masyarakat berbangsa melaksanakan prinsip gotong royong, dimana masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah sama-sama membayar iuran, tapi yang berhak menggunakan adalah MBR,”tutur Maurin.

Namun, Maurin mengatakan bukan berarti iuran yang dibayarkan oleh non-MBR menjadi hilang, melainkan dapat dicairkan nantinya saat kepesertaannya berakhir. Yaitu bagi pekerja pada saat pensiun dan bagi pekerja mandiri saat mencapai usia 58 tahun, selain itu juga kepesertaan berakhir apabila tidak membayar iuran selama lima tahun berturut-turut ataupun meninggal dunia. “Pada saat kepesertaan berakhir, peserta Tapera akan mendapatkan hasil simpanan ditambah dengan bunga-nya,” tambah Maurin.

Manfaat yang akan diterima oleh MBR adalah untuk kepemilikan rumah, pembangunan rumah sendiri apabila sudah mempunyai tanah sendiri selain itu juga bagi MBR yang sudah mempunyai rumah namun ingin renovasi, hal-hal tersebut bisa mendapatkan pembiayaan dari Tapera. Untuk besaran iurannya, Maurin mengatakan saat ini belum ditentukan dan akan ditentukan melalui Peraturan Pemerintah (PP), yang pembuatannya paling lambat 2 tahun setelah UU Tapera ini diundangkan.
Baca Juga: Tapera di Indonesia Sudah Sangat Terlambat
“Jadi didalam uu yang sudah disetujui kemarin tidak ada besaran simpanan, dalam draft awal saat DPR menyerahkan RUU kepada Presiden memang disebutkan besarannya 3% yang dibayarkan oleh pekerja 2,5% dan pemberi kerja 0,5% namun pemerintah mengusulkan itu di drop,” katanya.

Pemerintah mengusulkan bahwa besaran simpanan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja yang diatur lebih lanjut dalam PP. Dalam pelaksanaannya nanti untuk menentukan besarannya akan mengajak stakeholder terkait termasuk pengusaha dan asosiasi pekerja.

Reverensi: Biro Komunikasi Publik Tapera


Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda