Pegawai Dan Pengusaha Bisa Menjadi Duta Tapera

Berita Tapera Terbaru - UU Tapera telah resmi di sahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada maret 2016, hendaknya semua pegawai dan pengusaha yang memperkerjakan karyawan menjadi tempat untuk mendapatkan informasi tentang program pemerintah yang baru ini yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hal ini dijelaskan oleh Maurin Sitourus selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. “Semua pegawai harus memahami Undang-Undang ini dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, sehingga siapapun yang ditanya oleh masyarakat mengenai UU ini bisa menjelaskan dengan baik”, pintanya.

Selain itu, Maurin Sitorus juga menyampaikan bahwa dengan telah disahkannya UU ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka bukan berarti pekerjaan telah selesai. Justru tantangan yang ada jauh lebih besar. Untuk itu Kementerian PUPR khususnya Ditjen Pembiayaan Perumahan harus siap untuk itu. Seperti diketahui saat ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahwa pengusaha sampai saat ini masih tetap konsisten dengan keputusan awal, menolak UU Tapera.


Duta Tapera

UU Tapera merupakan undang-undang pertama yang disahkan pada tahun 2016 ini. UU Tapera nantinya diharapkan dapat menghimpun dana murah dan jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau dan layak huni. Dengan disahkannya UU ini maka pemerintah telah memiliki payung hukum untuk mewajibkan warga negara untuk menabung sebagian dari penghasilannya yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk penyediaan rumah murah dan layak huni.

Seluruh pekerja diwajibkan untuk menyisihkan gajinya untuk Tapera dengan iuran yang akan dibahas dalam peraturan pemerintah nantinya, sehingga iuran ini belum jelas. Rencananya iuran Tapera sebesar 3% akan dipotong dari gaji para peserta tapera per bulan, dengan komposisi 2,5% ditanggung pekerja dan sisanya ditanggung pemberi kerja.

Dalam sosialisasi UU Tapera ini Baby Dipokusumo, Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan juga membahas mengenai Bapertarum PNS yang nantinya akan melebur ke dalam BP Tapera. Selain itu sebagai wujud dukungan pemerintah atas UU ini maka pemerintah akan seger amenyiapkan segala perangkat untuk berjalannya Tapera. Salah satunya adalah dengan menggabungkan progran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke dalam program Tapera, karena pada prinsipnya program FLPP adalah program penyediaan dana murah perumahan bagi MBR.



<< Baca Juga: Tidak Ada Yang Di Ragukan Lagi Dengan Tapera >>

Turut hadir dalam acara sosialisasi ini, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Direktur Utama Bapertarum PNS dan Pejabat eselon II dan III di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR. 


Reverensi: www.pu.go.id/berita/10995/Setiap-Pegawai-Bisa-Menjadi-Duta-UU-Tapera


Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda