Kewajiban Pemberi Kerja Peserta Tapera Dan Sanksi Jika Tidak DiJalankan

Info Tapera - Apa saja Kewajiban Pemberi Kerja Para Peserta Tapera? Dan Apa Sanksinya Jika Tidak di jalankan - Sebagaimana perogram Bpjs Ketenagakerjaan, Program Tapera juga sama bahwa pemebri kerja berkewajiban mendaftarkan seluruh para karyawan-nya untuk menjadi peserta Tapera. Para pemberi kerja juga harus melakukan pemungutan melalui pemotongan gaji sebesar 2,5% dan sisianya di bayar oleh pemberi kerja 0,5% sehingga total iuran 3%.

Setelah itu pemberi kerja wajib menyetorkan Simpanan yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja ke dalam rekening Peserta yang dikelola oleh Bank Kustodian. Jika ini tidak dilakuan maka akan dikenakan sanksi awal berupa peringatan teguran tertulis dan jika tetap tidak menunaikan kewajiban-nya para pemberi kerja akan dicabut ijin usahanya.

Tentang kewajiban pemberi kerja berikut sanksi jika tidak dijalankan bisa anda baca selengkapnya dalam UU Tapera pada pasal 63 sampai 64 kemudian mengenai sanksi saya sambungkan pasal 72 yang bertuliskan sebagai berikut..

Pasal 63 

Pemberi Kerja berhak untuk mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera.

Pasal 64 

Pemberi Kerja berkewajiban untuk:
  • a. mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai Peserta; 
  • b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; 
  • c. menyetorkan hasil pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja dan menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja disertai dengan daftar perincian pembayaran Simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 
  • d. melakukan pemutakhiran data kepesertaan dari Pekerja; dan 
  • e. menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja dan daftar perincian pembayaran Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. 

Pasal 72

(1) Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa:
  • a. peringatan tertulis;
  • b. denda administratif;
  • c. memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja;
  • d. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan
  • pengembalian;
  • e. pembekuan izin usaha; dan/atau
  • f. pencabutan izin usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan otoritas yang berwenang memberikan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Baca Juga: Sumber Dana Dan Penggunaan Dana Tapera
Itulah Kewajiban para pemberi kerja dan sanksi jika tidak dijalankan, Pada dasarnya sama saja dengan perogram Bpjs ketenagakerjaan cuma beda penyaluran-nya.


Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda