Ketentuan Peralihan BPTPPNS Menjadi Anggota Tapera

Info Tapera - Ketentuan Peralihan - Sebagaimana kita tahu bahwa semenjak UU Tapera telah sah di resmikan, maka Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ( BPTPPNS) tergabung menjadi satu dengan Tapera bahkan semua karyawan-nya juga tergabung kedalam Badan pengelola Tapera (BP Tapera). Sehingga sejak UU Tapera ini diresmikan diberi waktu 2 tahun untuk proses peleburan ini. BPTPPNS melaksanakan pengalihan aset dan hak Peserta pegawai negeri sipil secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BPTPPNS akan  dibubarkan setelah menyelesaikan pengalihan aset dan hak peserta pegawai negeri sipil dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan. Mengenai peralihan BPTPPNS menjadi satu dangan Tapera ini ketentauan-nya dapat kirta lihat pada UU Tapera Bab XI dari pasal 73 dan 74 kemudian disambunga pasal 77 sampai 79 bahwa;
Ketentuan Peralihan BPTPPNS Menjadi Anggota Tapera

Pasal 73

  1. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor L4 Tahun 1993 tentang Tabungan Pemmahan Pegawai Negeri Sipil tetap diakui keberadaannya sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
  2. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pengalihan aset dan hak Peserta pegawai negeri sipil secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 74

  1. Menteri selaku ketua harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit atas posisi laporan kinerja dan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
  2. Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan audit atas posisi laporan kinerja dan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak ditunjuk Menteri.

Pasal 77

  1. Semua aset untuk dan atas nama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilikuidasi.
  2. Hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pegawai negeri sipil aktif dan pegawai negeri sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.
  3. Pokok Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil aktif beserta hasil pemupukannya dialihkan kepada pegawai negeri sipil aktif peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagai saldo awal Peserta pegawai negeri sipil.
  4. Hasil pemupukan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada pegawai negeri sipil peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.

Pasal 78

Semua karyawan Badan Pertimbangan Tabungan perumahan Pegawai Negeri sipil dialihkan menjadi karyawan Bp rapera.

Pasal 79

  1. Menteri mengesahkan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan perumahan pegawai Negeri Sipil.
  2. Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan mengesahkan laporan keuangan pembuka Dana Tapera.
  3. Badan Pertimbangan Tabungan perumahan pegawai Negeri Sipil dibubarkan setelah menyelesaikan pengalihan aset dan hak peserta pegawai negeri sipil dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan.
<< Baca juga: Oleh Siapakah Pengawasan Dan Pemeriksaan Program Tapera >>
Demikianlah ketentuan mengenai peralihan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ( BPTPPNS) kedalam Tapera


Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda