Kemungkinan BP Tapera di Berhentikan Menurut UU Tapera

Bp Tapera - Apakah Bp Tapera Yang terdiri Dari Komisioner & Deputi komisioner Boleh di Bubarkan / Berhentikan - Walaupun UU Tapera sebagian telah mengatur tentang pemberhentian anggota Bp Tapera, namun peraturan presiden juga mengatur tentang hal ini. Kalau mengacu pada UU Tapera kita bisa melihat pada pasal 47 - 49 tentang Pemberhentian Komisioner dan Deputi Komisioner yang merupakan anggota Bp Tapera. Sedangkan pasal 50 - 51 tetang kemungkinan pembuabaran Bp Tapera...

Pasal 47

(1) Presiden memberhentikan Komisioner dan Deputi Komisioner dari jabatannya atas usulan Komite Tapera karena Komisioner dan Deputi Komisioner:
  • a. meninggal dunia;
  • b. mengundurkan diri secara tertulis;
  • c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
  • d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BP Tapera;
  • e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; atau
  • f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
Kemungkinan BP Tapera di Berhentikan Menurut UU Tapera
(2) Dalam hal Komisioner dan/atau Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden mengangkat Komisioner dan/atau Deputi Komisioner berdasarkan usulan Komite Tapera untuk meneruskan sisa masa jabatannya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, wewenang, penetapan besaran alokasi dana, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 41, pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Presiden.

** Sedangkan pada pasal 47 diterangkan mengenai biaya operasional, mungkin ini tidak menyangkut pembahasan kita, tapi agar anda juga megetahui sebaiknya saya cantumkan di sini...

Pasal 49

(1) Biaya operasional BP Tapera terdiri atas biaya personel dan biaya nonpersonel.
(2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisioner, Deputi Komisioner, dan karyawan BP Tapera.
(3) Biaya personel mencakup Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya.
(4) Ketentuan mengenai Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Komisioner dan Deputi Komisioner ditetapkan oleh Komite Tapera.
(5) Ketentuan mengenai Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi karyawan ditetapkan oleh Komisioner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangakan pasal 48 dan 48 menjelaskan mengenai kemungkinan pembubaran Bp Tapera, ini sesuai topik pembahasan kita..

Pasal 50

BP Tapera hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.

Pasal 51

BP Tapera tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai kepailitan
<< Baca Juga: Apa yang dimaksud Bp Tapera, Apa saja fungsi, tugas dan wewenangnya? >> 
Itulah UU tapera tentang pasal yang mengatur kemungkinan pemberhentian komisioner dan deputi komisioner juga dibubarkan-nya BP Tapera


Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda