Tapera - Tabungan Perumahan Rakyat

Info TaperaApa itu Tapera? - Mengacu pada undang undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah disahkan Presiden RI Bapak Ir.Joko Wododo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) pada tanggal 24 maret 2016 yang sebelumnya masih menjadi RUU Tapera, setelah dibacakan sambutan undang undang Tabungan Perumahan Rakyat Bapak presiden lalu mengesahkan isi dari undang undang tersebut, bisa dilihat dari Bab I pasal 1 yaitu tentang  ketentuan umum.

Dalam Ketentuan umum ini dijelaskan dengan lengkap mengenai Apa itu Tapera, siapa saja pesertanya juga siapa penegelolanya serta istilah istilah yang berhubungan dengan Tabungan Perumahan Rakyat (tapera) ini yang kemudian dijelaskan pada bab dan pasal berikutnya.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

BAB I Pasal 1 UU Tapera
  1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Klik di sini: >> SYARAT PESERTA, baca disini >> JUMLAH SETORAN & MEKANISMENYA
  2. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
  3. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan telah membayar Simpanan.
  4. Pekerja adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dalam hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI dengan membayar gaji sesuai peraturan perundang-undangan.
  6. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan.
  7. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan
  8. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  9. Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh pekerja mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
  10. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
  11. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera adalah badan yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
  12. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
  13. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
  14. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  16. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.
  17. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera baik di dalam maupun luar pengadilan.
  18. Deputi Komisioner adalah anggota Komisioner.
  19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Itulah ketentuan umum dari Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) pada halaman selanjutnya akan saya tuliskan Asas dan tujuan berdirinya Program Tapera ini...


Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda