Penjelasan Ketentuan Umum UU Tabungan Perumahan Rakyat BAB I Pasal 1

Pada halaman sebelumnya anda sudah membaca Undang Unadang Tabungan Perumahan Rakyat BAB I pasal 1, pada halaman ini akan dijabarkan apa yang tertulis di Bab I pasal 1 itu mengenai Ketentuan Umum Tabungan Perimahan Rakyat. Sebagaimana yang saya kutip dari sumbernya langsung bahwa Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan atas kebutuhan rumah merupakan penjabaran dari amanat yang terkandung di dalam UUD 1945. Terpenuhinya kebutuhan perumahan akan memberi rasa aman bagi setiap orang dan percaya diri atas kemampuan ekonomi untuk membina keluarga dan menyiapkan generasi masa yang akan datang yang lebih baik.

Bagi sebagian besar masyarakat, pemenuhan kebutuhan rumah masih sulit diwujudkan. Setiap tahun masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah. Selain itu, ada kendala khusus yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yakni rendahnya daya beli dan/atau terbatasnya akses terhadap sistem pembiayaan perumahan.

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) secara eksplisit menekankan perlunya meningkatkan akses masyarakat dalam kepemilikan rumah, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah.


Penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini berarti pembangunan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari kegiatan pemerintah dalam pembangunan daerah, perkotaan ataupun perdesaan.

UU Tapera
Penjelasan Ketentuan Umum UU Tabungan Perumahan Rakyat BAB I Pasal 1


Hak bertempat tinggal merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh seluruh bangsa-bangsa berdasarkan Piagam Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Dengan demikian, keterkaitan antara hak atas rumah dan tanggung jawab negara terhadap akses masyarakat menjadi penting.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan penjaminan akses masyarakat terhadap hak atas tempat tinggal atau rumah. Secara filosofis dan yuridis, hak atas tempat tinggal atau rumah diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188). Tapera merupakan program tabungan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan bagi pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau.

Dalam rangka pengelolaan Tapera, Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan Tapera yang mencakup asas, tujuan, dan prinsip; pengelolaan Tapera; pengerahan dana; pemupukan dana; pemanfaatan dana; Badan Pengelola Tapera; pembinaan Tapera; pengelolaan aset Tapera, hak dan kewajiban; pelaporan dan akuntabilitas; hubungan dengan lembaga lain; pengawasan; penyelesaian pengaduan dan sengketa; larangan; serta ketentuan pidana.

Selanjutnya, untuk menjamin kesinambungan pengelolaan Tapera diatur juga ketentuan mengenai peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya, dari lembaga yang ada saat ini yaitu Bapertarum ke dalam Badan Pengelola Tapera menurut Undang-Undang ini. Itulah pnjabaran dari UU Tabungan Perumahan Rakyat BAB I Pasal 1 yang kami dapatkan dari sumbernya langsung
.


Silahkan Berkomentar Dengan Akun Facebook Anda